Foto : Slogan Pj Walikota Bekasi 

Kota Bekasi | marrosnews.com - Lembaga pendidikan sebagai sumber pengetahuan dan berbagai pendidikan lainnya, terlebih pendidikan moral dan etika.

Namun sangatlah berbeda dengan SDN Bojong Rawalumbu V, alamat : Jl. Asrama Yonif 202 Tajimalela, RT.006/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116.

"Saya gak berani Pak menandatangani tanda terimanya, gak enak sama Kepala sekolah" jelas Trio sebagai Tata Usaha sekolah.

Foto : Trio Tata Usaha sekolah 

"Trio juga memberikan alasan lain, konsep surat terima tidak sesuai dengan yang biasanya dilakukan, sembari menerangkan cara-cara yang Trio lakukan, padahal surat yang kami antar sudah jelas di baca, dan meminta identitas saya seperti KTP dan KTA" ungkap awak media pengantar surat.

Dengan kejadian hari ini Jumat, 18/10/24, Pj Walikota Bekasi supaya memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, agar kooperatif melayani masyarakat dalam hal apapun, karena itu sudah menjadi bagian dari sumpah jabatan maupun sebagai aparatur sipil negara (ASN).

BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah.

Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

"Atas nama lembaga, saya Indra Pardede selaku Direktur investigasi P-LSM-PSI, meminta tegas, agar Pj Walikota Bekasi bersikap tegas, agar menegur kepala dinas pendidikan, untuk segera memanggil kepala sekolah SDN Bojong Rawalumbu V, guna kejelasan penolakan surat yang diantar anggota kami " tegas Indra.

"Kuat dugaan saya, setelah Pak Trio baca surat konfirmasi dari lembaga kami, berarti ada persekongkolan atara kepala sekolah SDN Bojong Rawalumbu V, dengan pihak Dinas Pendidikan dalam pengadaan beberapa unit inventaris penunjang kegiatan belajar mengajar" lanjut Indra. (Mars)