Jakarta - Marrosnews.com - Seorang warga negara Indonesia yang juga berasal dari suku Batak, merasa sangat terganggu dengan konten vulgar di TikTok yang dilakukan oleh beberapa perempuan Batak. Dalam keterangannya, warga tersebut menyatakan bahwa konten-konten tersebut mengandung unsur seksual dan pornografi yang sangat meresahkan.

Menurut keterangan warga, selama dua minggu terakhir, dia telah melihat beberapa video di beranda TikToknya yang menunjukkan perempuan-perempuan Batak berbicara vulgar tentang hal-hal seksual dalam bahasa Batak. Bahkan, terdapat fitur 'room' di TikTok, di mana para tamu diundang untuk berkomunikasi dan menunjukkan alat kelamin mereka secara langsung.

Foto : Tampilan room akun TikTok yang di laporkan di Polda Metro Jaya 

Konten ini dianggap sangat tidak beradab dan merusak moral sosial masyarakat. Warga tersebut merasa bahwa tindakan ini merusak citra budaya Batak dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Merasa resah dan terganggu, warga tersebut kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Juni 2024. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/3432/VI/2024. Laporan tersebut mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan ke-2 dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1.

Polda Metro Jaya, yang diwakili oleh Ajun Komisaris Polisi Haryono Hadi, S.H., M.M. telah menerima laporan ini dan berjanji untuk menindaklanjutinya. Warga tersebut berharap bahwa dengan adanya laporan ini, pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan juga memberikan peringatan kepada platform TikTok.

Pelapor juga menekankan bahwa TikTok sebagai platform harus lebih sensitif terhadap konten yang melibatkan hal-hal yang berbau seksual, pornografi, atau konten yang tidak pantas lainnya. Kejadian ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong tindakan positif dari pihak kepolisian dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan moralitas publik.

Tim/Red