Marrosnews.com

Bekasi | Senin, 8 Apri 2024.

     Iuran warga yang menjadi wajib bagi setiap Kepala Keluarga (KK) di rukun tetangga (RT) / rukun warga (RW), dengan besaran jumlah yang bervariasi. Untuk beberapa wilayah Kabupaten Bekasi yang berhasil dihimpun awak media berkisar Rp, 25.000,- s/d Rp, 100.000,- setiap bulannya. Tidak terkecuali jumlah ini ditemukan juga di perumahan bersubsidi. Dan bisa jadi lebih besar nilai iurannya bila di lingkungan perumahan yang non subsidi, atau kelas menengah hingga elite. 

Adapun rincian iuran bulanan ditetapkan biasanya untuk uang kebersihan atau uang angkut sampah, keamanan dan kas RT/RW. Menurut beberapa ketua RT dan RW yang kita ajak berbincang, selalu ada saja warga yang tidak patuh membayar iuran bulanan. Mereka menjelaskan bahwa para ketua RT yang di kordinir RW, bahwa uang sampah wajib bila sampah lingkungan ingin diangkut oleh truk pengangkut sampah. Dan untuk keamanan para pimpinan RT/RW ini membuat beberapa orang warga sembarang aja (tidak ada sertifikat), atau tanpa kriteria tertentu menjadi security, yang juga bertugas jaga malam. Sementara untuk kas RT/RW dominan tidak ada kejelasan, atau jarang ada laporan penggunaannya.

Sementara, pendapat yang berbeda kita temukan dari beberapa warga yang kami tanyakan, terkhusus di wilayah perumahan bersubsidi. Keberatan warga membayar iuran bulanan ini dikarenakan ketidakmampuan membayar, dan itulah fakta ekonomi mereka. Seharusnya sebagai RT itu harus mengetahui kondisi warganya secara real (nyata), sehingga dapat memberikan informasi data ke tingkat selanjutnya. Sebagai RT harus memiliki moral untuk bertanggungjawab sebagai pemimpin, karena RT langsung berhadapan dengan warga sebagai sasaran setiap program pemerintah. Pun demikian, sebenarnya perumahan bersubsidi diperuntukkan bagi warga yang ekonomi lemah. Tapi sebagaian warga ada yang merasa mampu, tapi tinggal di perumahan bersubsidi membuat warga yang ekonomi lemah terintimidasi. "Kalau mau fasilitas security, ya tinggal di perumahan cluster" cetus beberapa warga.

Bahkan dampak dari ketidakmampuan membayar iuran bulanan ini, ada warga yang merasa kurang diperhatikan haknya sebagai warga RT setempat. Pengaduan tentang keadaan lingkungan tidak terawat, semisal gorong-gorong yang rusak, soal lampu penerangan lingkungan yang tidak menyala semenjak dipasang, sudah berlangsung tahunan, tidak ada program pengadaan tong sampah, dll sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sosialisasi tentang program pemerintah hampir tidak pernah dilakukan, yang membuat warga menjadi kehilangan haknya sebagai warga negara.

Padahal, banyak program bantuan pemerintah yang memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat, seperti Bansos, BLT, KIP untuk anak sekolah, bantuan UMKM untuk usaha kecil seperti warung, pra Kerja, dan lain yang mungkin warga belum tau. Kelemahan inilah yang menjadi perhatian bagi pemerintah, atau kepala daerah. Dan yang menjadi pertanyaan utama, Apakah para RT/RW memahami tupoksinya sebagai pemimpin ditengah warga,? Dimana RT/RW ini dapat disebut sebagai lembaga dasar negara. Menjadi sasaran utama setiap program pemerintah pusat.

Keengganan warga memprotes soal iuran bulanan ini, kerapkali karena takut tidak dilayani kebutuhan administrasinya dan lainnya. Ini sangat penting untuk diperhatikan demi kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya menjadi pertanyaan adalah, apa dasar hukumnya dari kutipan ini? Apakah pimpinan wilayah tidak mengetahuinya dalam hal ini kepala Desa/Lurah, Camat hingga kepala daerah?

Hal-hal seperti ini dapat merusak citra negara dimata masyarakat, padahal pemerintah berusaha hadir disetiap kehidupan masyarakatnya, melalui program program bantuan. Negara kita memiliki UU dan sistem pelaksanaan yang sudah diatur, bahkan peraturan setiap daerah (Perda). Tapi mengapa iuran bulanan dilingkungan yang jadi beban warga masih saja dibiarkan? siapa yang mengambil keuntungan dari iuran ini? Media ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut kepada para pihak yang berwenang.

Tim/Red